Palopo, Wijatoluwu.com – Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menyoroti permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri perwakilan tenaga honorer, Darwis menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi seluruh tenaga honorer di Kota Palopo.
“Kembali kepada kemampuan daerah, kita dituntut untuk menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer di kabupaten/kota masing-masing. Namun, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran, sementara kemampuan Kota Palopo sendiri belum mampu untuk mengakomodir secara keseluruhan,” ujarnya.
Darwis menegaskan bahwa pihaknya bersama eksekutif akan mencari formula terbaik untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Ia menyebut pentingnya kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Palopo dalam menentukan langkah strategis.
“Kita akan cari formulanya bersama pihak eksekutif, jalan apa yang bisa kita tempuh untuk mengakomodir honorer yang ada saat ini, baik itu di R1 maupun R2,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Darwis juga menyoroti bahwa pengangkatan tenaga honorer tidak sepenuhnya dapat dilakukan melalui PPPK. Beberapa bidang pekerjaan tertentu, khususnya bidang teknis, memerlukan pengangkatan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Solusinya kita tunggu dari pihak sebelah (Pemkot Palopo), seperti apa kemampuannya dan berapa yang bisa diakomodir untuk kesempatan berikutnya. Ada juga beberapa bidang yang harus kita terima melalui CPNS, karena tidak semua bisa dilaksanakan oleh teman-teman PPPK. Contohnya, bidang teknis yang memang tidak ada kategorinya,” imbuhnya.
