PALOPO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo, gelar aksi damai menuntut Netralitas ASN jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Palopo. Aksi tersebut digelar di depan halam kantor wali kota Palopo, KPU dan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Massa demontrasi mendesak agar pemerintah kota Palopo beserta jajaran ASN di lingkup pemerintahan sesuai tingkatan, bersikap Netral menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Tidak terkecuali kepada Penjabat Wali Kota yang baru saja dilantik (Firmanzah). Hal itu ditegaskan agar pemerintah juga ikut andil berperan aktif dalam menjaga situasi dan kondisi wilayah kota Palopo agar tetap aman menghadapi kontestasi politik tersebut.
“Kami akan mengawasi seluruh ASN, termasuk Pj Walikota dan para pejabat supaya menjaga netralitasnya,”ujar Jendral Lapangan, Viki, Selasa (1/10/2024).
Viki menegaskan, tidak akan segan-segan mengadukan bilamana ASN tidak netral dalam menghadapi pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
“Kami akan mengadukan para ASN, termasuk Pj Walikota dan para pejabat ke Bawaslu jika tidak netral,” tegas Viki.
Sementara itu, Plh Sekda Kota Palopo, Ilham Hamid menegaskan, bahwa Firmanza selama menjabat sebagai Sekda Kota Palopo hingga ditunjuk sebagai Pj Walikota menggantikan Asrul Sani, masih sangat netral dan tidak melakukan keberpihakan.
“Selama ini, saya berinteraksi Pak Pj Walikota, baik selama masih menjabat Sekda hingga Pj Walikota, sangat netral. Tidak pernah mengarahkan bawahannya mendukung atau memilih calon tertentu,” katanya.
Dirinya menegaskan, jika masyarakat menemukan bukti ketidaknetralan Pj Walikota dan dirinya, termasuk pejabat dan ASN di Kota Palopo, dipersilahkan melaporkan ke pihak berwenang, yakni Bawaslu Kota Palopo.
“Kalau ada bukti, silahkan adukan ke pihak berwenang,” imbuhnya.
Seperti diketahui, massa HMI Cabang Palopo juga menggelar aksi demontrasi di depan kantor KPU dan Bawaslu Palopo. Massa Aksi bahkan memasang sebuah spanduk bertuliskan “Salam Awas Dari HMI” di pagar pintu masuk kantor Bawaslu.
Berikut 7 Poin Tuntutan Aksi
- Mendesak KPU Kota Palopo untuk bersikap netral terhadap Pilkada Kota Palopo
- Mendesak KPU Kota Palopo untuk konferensi pers terkait kelalaian terhadap tahapan yang ada
- Mendesak KPU Kota Palopo untuk menciptakan Pilkada damai, wajib berintegritas, profesional dalam menjalankan UU dan PKPU
- Bawaslu Palopo wajib menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanahkan dalam UU dan Perbawaslu
- Bawaslu wajib memperketat pengawasan terhadap ASN
- Mendesak KPU dan Bawaslu menyelesaikan sengketa Pilkada ditingkat masyarakat yang telah memicu kegaduhan
- Mendesak PJ Walikota Palopo bersikap netral sampai kejajaran paling bawah
