PALOPO – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palopo, Widianto Hendra, hadir dalam kegiatan Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo. Pada kesempatan tersebut, Widianto menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam Pilkada serentak 2024.
“Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pengawasan menyeluruh hingga tingkat terendah,” kata Widianto.
Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan utama adalah tingginya risiko pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berharap masyarakat bisa berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada.
“Pelanggaran netralitas ASN adalah salah satu indikator kerawanan Pilkada Kota Palopo, sehingga kami harapkan masyarakat membantu pengawasan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, akademisi Palopo, Hajar, menekankan pentingnya proses berpikir kritis dalam menentukan pilihan selama Pilkada. Ia menjelaskan bahwa pemilih dapat dibagi menjadi tiga tipologi:
- Pemilih Pragmatis: Memanfaatkan momen pemilihan untuk keuntungan pribadi.
- Pemilih Rasional: Memilih dengan mempertimbangkan dampak dari pilihannya.
- Pemilih Kritis: Memilih berdasarkan perhatian mereka pada isu-isu tertentu.
Hajar juga menekankan bahwa peraturan perundang-undangan adalah elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Peraturan adalah pagar pengaman demokrasi. Penyelenggara Pemilu diharapkan menjaga agar Pilkada berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, Irwandi Djumadin, memberikan apresiasi atas masukan dari masyarakat dan menegaskan peran penting Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai ujung tombak sosialisasi Pilkada.
“PPK dan PPS adalah ujung tombak dalam mensosialisasikan Pilkada damai dan berintegritas,” ungkap Irwandi.
Kapolres Palopo yang diwakili oleh Kasat Intelkam, Iptu Idul, turut menyoroti potensi kerawanan pada media sosial selama Pilkada. Ia memperingatkan bahwa media sosial sering menjadi sarana serangan antarpendukung pasangan calon (Paslon).
“Kerawanan tertinggi dalam Pilkada berasal dari media sosial. Ini harus diantisipasi agar tidak meluas ke dunia nyata,” jelas Iptu Idul.
Selain itu, Iptu Idul juga mengungkapkan tantangan geografis dalam aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di daerah Sendana yang memerlukan transportasi roda dua, serta kerawanan keamanan di TPS Khusus di Lapas.
“Akses ke beberapa TPS sulit, dan ada tantangan keamanan di TPS Khusus di Lapas,” tambahnya.
Dialog ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan berintegritas di Kota Palopo.
