Palopo  

Polemik Politisasi Penerima Bantuan PKH, Pj Wali Kota Palopo Bantah Tuduhan Keberpihakan Politik

PALOPO – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanzah, dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palopo 2024. Tudingan tersebut mencuat melalui percakapan pesan singkat aplikasi WA mEnuding keberpihakan dirinya ke salah satu pasang calon wali kota dan wakil wali kota Palopo oleh salah seorng penerima bantuan PKH atas nama Suarni.

Dalam wawancara pada Selasa, (8/10), Firmanzah menyatakan bahwa ia selalu menjaga netralitas dan tidak pernah terlibat dalam tindakan yang mengarah pada keberpihakan. Ia dengan tegas membantah tuduhan yang menyebut bahwa dirinya memanfaatkan program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), untuk kepentingan politik.

“Itu tidak benar. Ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu yang tidak bertanggung jawab,” ujar Firmanzah.

Ia menegaskan bahwa sebagai Pj Wali Kota, dirinya tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada. Firmanzah juga menilai tuduhan terkait penggunaan PKH untuk mendukung paslon tertentu sangat tidak masuk akal.

“Saya tidak mungkin mengarahkan PKH untuk mendukung paslon tertentu. Sudah saya tegaskan, tuduhan itu tidak benar,” tambahnya.

Firmanzah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan berharap warga tetap fokus pada substansi Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari fitnah. Ia memastikan bahwa dirinya akan menjaga netralitas dan berkomitmen untuk menjaga integritas selama seluruh proses Pilkada berlangsung.

Tudingan keberpihakan ini muncul di tengah meningkatnya tensi politik menjelang Pilkada Palopo 2024. Kendati demikian, Firmanzah tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga stabilitas politik di Palopo selama periode pemilihan.

Duduk perkara masalah tersebut bermula saat viralnya sebuah percakapan grup what’s app yang memperlihatkan pesan singkat milik salah seorang penerima bantuan PKH mengarahkan penerima bantuan lainnya untuk melakukan pendataan. Pendataan dimaksudkan untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah kota Palopo.

Hal itu kemudian viral dan mendapatkan banyak kritik dari pengguna media sosial. Meski demikian warga atas nama Suarni yang mengarahkan hal tersebut yang disinyalir merupakan arahan dari Pj wali kota Palopo hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun terkait dugaan Pj wali kota mengarahakan penerima bantuan PKH untuk memilih calon tertentu.