PALOPO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo, menggeruduk kantor dinas sosial dan kantor Walo Kota Palopo. Tujuan aksi tersebut untuk mempertegas isu yang saat ini marak berkembang di kalangan masyarakat terkait politisasi penerima bantuan Pendamping Keluarga Harapan.
Isu tersebut muncul melalui percakapan What’s App yang mengarahkan penerima bantuan PKH untuk mendukung Paslon tertentu di pilkada Palopo. Hal itu juga menyeret nama Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanzah. Atas dasar itu, HMI Cabang Palopo melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Walo Kota Palopo.
Ketua Umum HMI Cabang Palopo menyerukan agar dinamika politik di Kota Palopo dijaga tetap sehat dan terkendali, dengan fokus pada Pilkada damai demi kepentingan rakyat Palopo.
“Netralitas semua pihak, terutama aparatur sipil negara (ASN), sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” ujar Ardi Reski, Kamis (10/10/2024).
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Palopo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap oknum yang memanfaatkan program PKH dalam rangka mempolarisasi atau mempengaruhi dinamika politik kota menjelang Pilkada 2024.
“Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan politik,” kata Zulkifli Halid di depan massa aksi.
Terpisah Pj Wali Kota Palopo, melalui Asisten 1, H. Andi Poci, menegaskan bahwa Pj Wali Kota akan segera mengadakan konferensi pers terkait isu netralitas ASN di Kota Palopo, khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024.
“Pernyataan ini sekaligus untuk menegaskan bahwa pemerintah kota tidak berpihak kepada kandidat mana pun dan akan bersikap netral sepanjang proses pemilihan,” imbuhnya.
Berikut Tuntutan Massa HMI Cabang Palopo:
Sebagai bentuk respons terhadap isu yang berkembang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo menggelar aksi damai yang bertujuan menjaga suasana politik tetap kondusif. Dalam aksinya, HMI Cabang Palopo menyampaikan lima tuntutan utama:
- Netralitas Pj Wali Kota Palopo: Mendesak agar Pj Wali Kota Palopo tetap netral selama proses Pilkada berlangsung.
- Konferensi Pers Mengenai Mobilisasi PKH: Mendesak agar Pj Wali Kota Palopo segera menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi isu mobilisasi PKH dalam konteks politik Pilkada.
- Evaluasi Kepala Dinas Sosial: Mendesak agar Pj Wali Kota melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Sosial terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi PKH.
- Pengawasan Bawaslu: Mendesak Bawaslu Kota Palopo untuk memperketat pengawasan terhadap ASN di Palopo agar tidak ada keterlibatan dalam politik praktis.
- Tindakan Tegas Polres Palopo: Mendesak Polres Palopo untuk menindak tegas oknum-oknum yang berpotensi mengancam terciptanya Pilkada damai di Kota Palopo.
Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan harapan besar masyarakat, terutama generasi muda, agar Pilkada Palopo 2024 berlangsung dengan damai, jujur, dan adil, serta bebas dari segala bentuk kecurangan maupun penyalahgunaan program pemerintah.
Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bawaslu, hingga aparat kepolisian, diharapkan dapat menjaga integritas proses demokrasi dan melindungi kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas utama.
