Palopo, Wijatoluwu.com – Ratusan tenaga honorer di Kota Palopo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD sebagai bagian dari gerakan serentak yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menuntut kepastian terkait pengangkatan menjadi ASN, mengingat banyak di antara mereka yang sudah memasuki usia lanjut sesuai batas aturan yang berlaku.
Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, mengakui bahwa aksi ini merupakan gerakan nasional yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.
“Tentunya mereka melakukan aksi ini sebagai bagian dari aksi serentak seluruh Indonesia. Aksinya bukan hanya di Kota Palopo saja, tetapi hampir di semua kabupaten/kota, bahkan juga dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, tuntutan utama para honorer adalah kepastian hukum terkait pengangkatan mereka, terutama karena banyak yang sudah mendekati usia pensiun dan khawatir kehilangan kesempatan untuk menjadi ASN.
“Mereka menginginkan kepastian hukum terkait pengangkatan honorer, karena rata-rata usia mereka sudah memasuki batas usia lanjut sesuai aturan ASN. Oleh karena itu, Forum Honorer meminta DPRD bersama pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait pengangkatan tenaga honorer kategori R1, R2, dan R3,” jelas Alfri Jamil.
Selain itu, ia menyoroti bahwa banyak tenaga honorer yang sudah mengikuti tes tahap pertama, namun masih berada dalam status pegawai paruh waktu tanpa kejelasan lebih lanjut.
“Dari hasil tes tahap pertama, banyak tenaga honorer yang masuk dalam kategori pegawai paruh waktu. Mereka ingin tahu kapan kepastian pengangkatan mereka bisa dilakukan,” tambahnya.
Terkait kesejahteraan honorer, Alfri Jamil juga menyampaikan bahwa mereka menuntut agar honorarium yang diterima minimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).
“Mereka berharap gaji yang akan diterima setelah diangkat nanti tidak lagi berdasarkan regulasi pegawai yang ada saat ini, tetapi minimal disesuaikan dengan UMR daerah masing-masing,” imbuhnya.
Hingga saat ini, para demonstran masih bertahan di depan DPRD, menunggu tanggapan resmi dari pemerintah atas tuntutan mereka. Aksi ini menjadi simbol perjuangan tenaga honorer dalam mencari kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.
