Palopo, Wijatoluwu.com – Gerakan Anak Muda Palopo (AMPO) akan menggelar dialog publik membahas kebijakan Pemkot Palopo dalam proses pencairan anggaran. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang klarifikasi dan edukasi publik di tengah maraknya perdebatan soal kebijakan tersebut.
Sekretaris Jenderal Gerakan AMPO, Arzad, mengatakan dialog ini bertujuan untuk meminimalisir perdebatan yang belakangan ramai di publik terkait kebijakan Wali Kota Palopo yang mewajibkan setiap pencairan anggaran harus mendapat persetujuan langsung darinya. Menurutnya, isu ini telah berkembang menjadi polemik yang tidak sehat dan perlu diluruskan lewat forum terbuka.
“Banyak perdebatan di media sosial dan ruang publik tentang kebijakan pencairan anggaran ini. Kami ingin menghadirkan forum yang terbuka agar masyarakat mendapat penjelasan langsung dari pihak-pihak yang berkompeten,” ujar Arzad, Rabu (15/10/2025).
Dalam kegiatan ini AMPO juga mengundang berbagai organisasi kepemudaan se-Kota Palopo untuk memantik suasana dialog agar lebih hidup. Keterlibatan pemuda, dianggap penting karena mereka harus dilibatkan sejak dini dalam memahami dinamika kebijakan daerah.
“Kita ingin anak muda Palopo ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik. Karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan pemerintah,” katanya.
Selain sebagai ruang klarifikasi, dialog ini juga menjadi upaya untuk menegaskan kembali peran lembaga pengawas seperti DPRD. AMPO menyoroti adanya fenomena sejumlah legislator yang justru mengkritik masyarakat yang mempertanyakan kebijakan Pemkot, padahal fungsi utama DPRD adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah.
“DPRD itu seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah, bukan malah membungkam masyarakat yang bersuara kritis. Kalau rakyat tidak boleh bertanya, lalu untuk siapa pemerintah bekerja?” tambahnya.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dasar hukum dan alasan di balik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Arzad menekankan bahwa kritik publik tidak boleh dianggap sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kritik itu bagian dari kontrol sosial. Kalau masyarakat diam, berarti mereka sudah tidak percaya lagi pada pemerintah. Jadi justru bagus kalau rakyat mau bersuara,” terangnya.
Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menyebut bahwa kebijakan yang benar seharusnya bisa dijelaskan dengan terbuka dan dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan kecurigaan.
“Kalau memang kebijakan itu sesuai aturan, pasti bisa dijelaskan dengan mudah. Tapi kalau ada yang tidak pas, maka forum seperti ini bisa jadi wadah untuk memperbaikinya bersama,” jelasnya.
Gerakan AMPO berkomitmen untuk terus menjadi wadah pemuda yang kritis dan solutif terhadap kebijakan publik di Kota Palopo. Arzad berharap dialog publik ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas.
“Kita ingin suasana dialog nanti bukan sekadar debat, tapi ruang belajar bersama. Semua pihak harus datang dengan niat baik untuk membangun Palopo yang lebih transparan dan partisipatif,” tutupnya.
Dialog publik tersebut akan digelar dalam waktu dekat di Warkop Hypatia. Narasumber yang telah terkonfirmasi hadir adalah, Plt Kabid Anggaran Pemkot Palopo, Wakil Ketua II DPRD Palopo dan akademisi Universitas Mega Buana (UMB) Palopo, dengan moderator Nurul Annisa.
