Sementara itu, perwakilan tenaga honorer Kota Palopo, Ahmad, mengungkapkan kekecewaannya atas belum adanya kejelasan terkait status tenaga honorer, khususnya honorer paruh waktu.
“Sebenarnya tujuan kami datang ke DPRD ini adalah untuk meminta kejelasan terkait beberapa poin, terutama menyangkut status teman-teman honorer, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Masalah utama di sini adalah status tenaga paruh waktu,” ujar Ahmad.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer bertujuan untuk memastikan masa depan mereka, terutama yang bekerja sebagai tenaga paruh waktu. Namun, hingga saat ini, pembahasan yang dilakukan belum memberikan jawaban yang konkret.
“Pembahasan tadi belum ada kejelasan. Masih seperti keputusan yang turun dari pemerintah pusat, bahwa penyelesaian masalah ini dikembalikan ke daerah,” jelasnya.
Ahmad juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan solusi nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia berharap ada langkah konkret untuk menentukan nasib tenaga paruh waktu, termasuk rencana penyelesaian secara bertahap jika diperlukan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan kejelasan, apakah persoalan ini bisa diselesaikan dalam dua tahun secara bertahap sesuai dengan anggaran daerah, atau kembali seperti sebelumnya, di mana status tenaga honorer tetap menggantung,” tambahnya.
Ahmad menekankan bahwa kejelasan status tenaga honorer sangat penting untuk keberlangsungan hidup para pekerja. Ia berharap DPRD Palopo dapat menjadi jembatan untuk memperjuangkan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.
“Kami hanya meminta kepastian, apakah status kami ini akan ada solusi konkret atau tidak. Itu yang menjadi harapan kami semua,” tandasnya.
