Palopo, Wijatoluwu.com – Meski musim hujan identik dengan melimpahnya air, Kota Palopo justru menghadapi tantangan dalam pendistribusian air bersih. Ketua Komisi C DPRD Palopo, Taming Somba, mengungkapkan bahwa kondisi air baku yang berlumpur saat musim penghujan menjadi kendala serius dalam proses pengolahan di instalasi water treatment milik Perumda Tirta Mangkaluku (TM).
“Permasalahan yang sebenarnya adalah ketersediaan air baku ketika musim hujan. Dulu-dulu jika musim hujan air menjadi keruh, sekarang sudah tidak keruh tetapi berlumpur,” ujar Taming saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, air berlumpur sulit diolah dan memperlambat proses produksi air bersih. Hal ini berdampak langsung pada distribusi ke pelanggan, yang menjadi tidak maksimal.
“Ini yang sulit diolah oleh water treatment sehingga mempengaruhi ketersediaan air kita,” tambahnya.
Taming juga menyoroti perkembangan wilayah Palopo yang semakin pesat, namun belum diiringi dengan pembenahan sistem distribusi air yang adaptif terhadap kondisi ekstrem. Ia menilai masih ada persoalan dalam budaya kerja yang kurang siap menghadapi tantangan tersebut.
“Palopo ini kan semakin mengembang, sementara hasil manajer perindustrian ada budaya yang ketika diperhadapkan dengan kondisi cuaca itu berat terlayani secara maksimal,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong peningkatan manajemen distribusi air, baik dari sisi infrastruktur maupun penambahan cadangan air baku. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan kolam retensi.
“Makanya kami tadi penekanannya bagaimana berupaya untuk memperbaiki manajemen, apakah secara infrastruktur atau kepada ketersediaan air bakunya,” jelasnya.
Taming menilai masyarakat cukup memahami kondisi jika gangguan air terjadi karena faktor cuaca. Namun, ia menegaskan pentingnya upaya antisipasi dari pemerintah daerah agar persoalan ini tidak terus berulang.
“Solusinya adalah untuk menambah cadangan air, maka dibutuhkan kolam retensi dan pembangunan itu membutuhkan anggaran. Hal inilah yang harus dipikirkan Pemerintah Daerah dan DPR,” pungkasnya.
