Luwu, Wijatoluwu.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu resmi memulai tahapan awal program revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso melalui kegiatan kick-off meeting yang digelar bersama Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas MoU Pengendalian Lingkungan yang telah ditandatangani pada Agustus lalu.
Pertemuan tersebut menghadirkan Direktur MDA, Erlangga Gaffar, serta Ketua Pokja Percepatan Investasi Pemkab Luwu, Sofyan Thamrin. Dalam diskusi, kedua pihak menyepakati penyelarasan rencana kerja yang mencakup pemeliharaan fungsi sungai, pemulihan area yang mengalami degradasi, penguatan titik rawan hidrologis, hingga penyusunan pola koordinasi lintas instansi.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menyebut kick-off ini sebagai tonggak penting dalam memastikan seluruh tahapan revitalisasi berjalan terpadu dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan DAS Suso merupakan bentuk kolaborasi jangka panjang untuk memperbaiki ekosistem, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap curah hujan ekstrem, serta menjamin keberlanjutan sumber air bagi masyarakat di wilayah hulu maupun hilir.
Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menjelaskan bahwa program revitalisasi DAS dilakukan dalam koridor kebijakan Pemkab Luwu. MDA mengambil peran teknis dengan memastikan setiap aktivitas konstruksi telah memenuhi perizinan dan tetap memperhatikan kondisi alami sungai, sehingga potensi erosi maupun sedimentasi bisa diminimalkan.
Sementara itu, Ketua Pokja Percepatan Investasi, Sofyan Thamrin, menilai kerjasama ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga fungsi DAS sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Ia menyebut revitalisasi bukan hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi juga investasi lingkungan penting untuk mengurangi risiko banjir dan memperbaiki daya dukung kawasan tangkapan air.
Sebagai langkah lanjutan, kegiatan lapangan akan dimulai pada pertengahan Desember. Tahapan awal meliputi pembersihan area terdampak, penataan ulang alur sungai yang mengalami sedimentasi, penguatan tebing dan lereng, serta pemasangan struktur pengendali sesuai rekomendasi teknis. Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor usaha dalam menjaga integritas lingkungan, khususnya di wilayah sensitif hidrologi.
