Luwu, Wijatoluwu.com – Terkait dengan aksi demo yang berlangsung di Desa Lampuara, Wakil Ketua 1 DPRD Luwu, Zulkifli, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa permasalahan tersebut adalah ranah pemerintah, sementara DPRD hanya berfungsi sebagai fasilitator.
“Yang jelasnya kita sudah rapatkan dan rekomendasikan ke pemerintah untuk diselesaikan, karena ini kan sudah ranahnya pemerintah. DPRD ini hanya memusyawarahkan saja dan memfasilitasi bagaimana kemarin itu bisa didamaikan. Kan kita bukan bagian dari eksekutor,” ujar Zulkifli dalam wawancara.
Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung, masyarakat Desa Lampuara menuntut agar Kepala Desa setempat, yang mereka anggap bermasalah, segera dinonaktifkan. Mereka bahkan menginginkan agar Kepala Desa mengundurkan diri.
“Ternyata begitulah, teman-teman di Lampuara ini menuntut pengunduran diri Pak Kepala Desa,” lanjut Zulkifli.
Namun, Zulkifli mengungkapkan bahwa mediasi yang dilakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil, sehingga masyarakat memutuskan untuk membawa masalah ini lebih lanjut ke Kejaksaan.
“Saya lihat juga di sini sudah tidak ada mediasi untuk masalah ini. Sudah tidak mau masyarakat makanya dilanjutkan ke Kejaksaan,” tandasnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Lampuara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Luwu, Sulawesi Selatan, pada Rabu (5/2/2025). Aksi tersebut diwarnai dengan aksi teatrikal sebagai bentuk protes terhadap Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrum.
Dalam aksi teatrikal tersebut, tiga warga mengecat tubuh mereka dengan warna putih dan merantai tangan mereka, sebagai simbol dari kondisi tiga warga yang dilaporkan ke kepolisian oleh Kepala Desa Lampuara.
Sebelumnya pada Senin (6/1) Kades Lampuara, Adam Nasrum melaporkan ketiga warganya dengan tuduhan sebagai provokator dalam penyegelan kantor desa.
Tuntutan demonstran tidak hanya terkait dengan laporan tersebut, tetapi juga mengenai transparansi penggunaan dana desa dan dugaan nepotisme dalam struktur pemerintahan desa.
Aksi demonstrasi yang diikuti puluhan warga tersebut diwarnai dengan orasi bergantian dari massa aksi. Mereka menuntut agar pemerintah desa lebih transparan dalam pengelolaan dana desa dan mengecam adanya dugaan praktik nepotisme dalam pemerintahan desa.
Para demonstran juga membentangkan spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Pemerintah Desa (Lampuara)”. Meskipun aksi ini berlangsung di depan Kantor DPRD Luwu, tak satu pun anggota DPRD Luwu yang hadir menemui para demonstran.
Rizal, salah satu warga Desa Lampuara yang turut berorasi, sangat menyayangkan sikap para legislator yang tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
“Kami datang ke sini karena kalian (anggota DPRD) adalah wakil kami, penyambung lidah rakyat. Tapi sayang, wakil rakyat justru tidak ada di tempat,” ujar Rizal.
Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi pihak yang paling peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat desa.
“Bukankah DPRD adalah perwakilan rakyat, dari rakyat untuk rakyat? Tapi kita seolah bukan rakyat. Mereka seolah tak mendengar jeritan suara kami. Tak pernah hadir di desa untuk mendengar keluhan warga, padahal aspirasi ini sudah viral di media sosial,” tambahnya.
