Penulis: Arzad (Sekjend. Gerakan Anak Muda Palopo)
PALOPO – Kontestasi demokrasi yang digelar lima tahun sekali, menjadi penentu kedaulatan demokrasi skala nasional maupun daerah di berbagai wilayah kawasan Nusantara. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang menyambut hal ini sebagai ajang pesta demokrasi yang dalam penyelenggaraannya masyarakat memberikan kepercayaan kepada peserta kontestan politik.
Jual beli suara atau politik uang menjadi salah satu momok demorasi dalam mendulang suara oknum peserta Pemilu maupun Pemilihan kepala daerah. Masyarakat benyak dibuat lena dan terbuai dengan nilai rupiah tanpa memikirkan nasib bangsa atau suatu daerah sepanjang lima tahun mendatang.
Penyakit masyarakat yang telah mewabah ini harus bisa diamputasi dari kehidupan sosial, tidak cukup dengan pengawasan Bawaslu dan jajarannya, namun juga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak terbuai dengan dalih kesejahteraan namun merampas hak demokrasi menggunakan selembar materi demi melegalkan kekuasaan.
Para kandidat maupun partai pengusung juga diharapkan memiliki komitmen dalam memberantas atau menekan penyebaran penyakit yang kerap menggerogoti tubuh demokrasi tersebut.
Bagi politisi hal ini, pendidikan politik menjadi salah satu indikator kunci untuk menentukan pilihan politik. Ide dan gagasan sebagai nilai tukar dalam memperoleh kepercayaan masyarakat, tidak dengan janji apa lagi memberikan suap kepada rakyat demi memperoleh kekuasaan semata.
Kendati begitu, hal tersebut tentu mustahil untuk dilaksanakan saat pertarungan dalam demokrasi elektoral, kompetisi politis ternyata digerakkan oleh politik transaksional dengan wajib pilih. Legitimasi demokrasi seolah tiada berarti.
Demi meminimalisasi bahaya laten yang timbul akibat politik uang, maka diperlukan kerja keras penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), khususnya membangun peradaban pendidikan politik yang memihak kepentingan publik. Selain hal tersebut, sangat penting kehadiran partai politik membawa dampak terhadap peradaban politik di tingkat lokal yang lebih merekat dengan melakukan pendidikan politik bahaya laten politik uang.
