Palopo, Wijatoluwu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 untuk daerah pemilihan (Dapil) I di Kantor Camat Wara.
Hadir dalam agenda tersebut para legislator Palopo, Alfri Jamil, Awaluddin Saruman, Hj. Anita Octaviana Andi Irluasa, Aldhy Aldrial Rivaldhy, Chandra Ishak, Ely Niang, dan Rustan Taruk. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, LPMK, lurah, ketua RW/RT, serta tokoh masyarakat turut mengikuti jalannya reses.
Sebagian besar aspirasi warga tertuju pada persoalan banjir yang kerap melanda Kecamatan Wara akibat buruknya sistem drainase. Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil yang memimpin jalannya rese menyampaikan rangkuman keluhan tersebut.
“Pada intinya mereka berharap bahwa ada pembenahan infrastruktur,” kata Alfri, Selasa (15/7/2025).
Ia menjelaskan, sedimentasi di saluran drainase menjadi biang keladi meluapnya air saat hujan deras.
“Karena di Kecamatan Wara ini daerah yang rawan banjir. Keluhan tadi dari masyarakat dan juga pemerintah kecamatan, itu ada sedimentasi saluran drainase. Sehingga luapan air ketika hujan deras itu naik ke permukaan,” jelasnya.
Menindaklanjuti permintaan warga, Alfri sudah mengusulkan solusi jangka pendek kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Saya mengusulkan tadi kepada Kepala Bappeda untuk bisa dianggarkan pembersihan sedimentasi. Nanti anggarannya itu melekat di kelurahan kemudian diberdayakan oleh masyarakat yang ada di sekitar,” tuturnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mendesak Pemkot Palopo melakukan kajian komprehensif terkait potensi banjir di Wara agar masalah tidak terus berulang.
“Ini juga yang jadi permasalahan selama ini, perlu memang kita berharap melalui pemerintah kota harus ada kajian kemungkinan-kemungkinan daerah bisa jadi langganan banjir setiap musim penghujan di Kecamatan Wara, supaya ini tidak berulang terus,” tambahnya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD untuk merumuskan solusi permanen.
“Kita berharap dinas teknis dalam hal ini PU bersama dengan Bappeda dan juga tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan kajian terhadap problematika terjadinya banjir yang menjadi keresahan warga,” tandasnya.
