OPINI, Wijatoluwu.com – Gerbang menuju kekuasaan hari ini terbuka melalui pintu demokrasi. Dalam proses itu, politik memegang peranan sentral. Mesin-mesin partai bekerja, menyusun strategi, dan saling beradu taktik untuk menduduki jabatan-jabatan fungsional di lingkar elit kekuasaan baik untuk kadernya maupun untuk ketua umum partai itu sendiri.
Mesin partai terus bergerak mencari celah agar eksistensi partai tetap terjaga di kancah perpolitikan. Namun, dalam praktiknya, tak jarang berbagai cara ditempuh demi mempertahankan pengaruh.
Kehadiran partai politik yang sejatinya merupakan perpanjangan tangan kepentingan rakyat, perlahan terasa terkikis karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan kekuasaan. Alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, sebagian justru larut sebagai bagian dari penguasa.
Kini, semakin jarang terdengar partai politik mengambil posisi oposisi dengan kritik tajam terhadap pemerintah. Entah apa yang membuat mereka seolah terdiam. Lalu, siapa lagi yang akan menyuarakan keadilan dan kesejahteraan? Rakyat menunggu juru bicara yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar menikmati panggung kekuasaan.
Berbagai persoalan publik seakan luput dari sorotan serius partai politik. Kasus penonaktifan BPJS, misalnya, yang berdampak pada hak masyarakat memperoleh jaminan kesehatan, minim diperjuangkan. Di sektor pendidikan, masih ada anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar sekolah. Di sisi lain, bencana alam yang merenggut korban jiwa menunjukkan lemahnya kesadaran menjaga lingkungan.
Belum lagi berbagai peristiwa kekerasan yang menyisakan luka sosial dan memunculkan pertanyaan tentang reformasi institusi penegak hukum yang tak kunjung tuntas.
Jika ditelusuri, semua kebijakan berawal dari “pesta demokrasi”. Dari sanalah lahir para pemegang jabatan di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mereka tidak hadir begitu saja, melainkan melalui proses politik yang panjang. Seharusnya, misi yang dibawa adalah kepentingan rakyat: kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan keadilan ekonomi.
Namun dalam praktiknya, pesta demokrasi kerap diwarnai politik uang. Fenomena ini seakan menjadi pola berulang. Politik uang tidak selalu hadir dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam wujud barang kebutuhan sehari-hari.
Akibatnya, pertimbangan rasional mengenai kapasitas, moralitas, dan tanggung jawab calon pemimpin sering kali tersisih oleh kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak.
Di tengah kondisi kemiskinan, sebagian rakyat terpaksa menerima “serangan fajar” tanpa lagi mempertimbangkan rekam jejak calon. Pertanyaannya, bagaimana nasib calon yang memiliki integritas, kapasitas, dan moral baik, tetapi tidak memiliki kekuatan finansial? Dalam realitas politik saat ini, mereka sering kali tersingkir sebelum bertarung.
Logikanya sederhana: jika terdapat beberapa calon dan yang memiliki sumber daya finansial besar justru memiliki moral yang lemah, maka peluang mereka lebih besar untuk maju dan menang. Sementara calon dengan moral baik namun tanpa dukungan dana memadai, sulit bersaing. Situasi ini berpotensi melahirkan pemimpin yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik.
Karena itu, demokrasi tidak boleh terus dibiarkan tunduk pada kekuatan uang. Jika tidak, kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih besar ketika jabatan publik diisi oleh mereka yang miskin integritas. Politik uang bukan solusi, melainkan akar persoalan yang merusak kualitas demokrasi.
Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi baik di ranah eksekutif maupun legislatif seharusnya menjalankan amanah konstitusi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jangan sampai kekuasaan yang diperoleh atas nama rakyat justru menjauh dari rakyat. Tidak boleh ada lagi ironi ketika rakyat masih bergulat dengan kelaparan, kesulitan pendidikan, layanan kesehatan yang berbelit, serta ketimpangan hukum sementara para penguasa menikmati fasilitas hasil jerih payah rakyat melalui pajak yang mereka bayarkan setiap hari.
Demokrasi harus kembali pada ruhnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika tidak, pesta demokrasi hanya akan menjadi seremoni lima tahunan tanpa makna bagi kesejahteraan bersama.
Penulis: Muhammad Jaya (Aktivis Pemuda Luwu)
