Beredar Luas di Medsos, Surat Terbuka Untuk KPM IAIN Palopo

Palopo, Wijatoluwu.com — Beredar luas di media sosial sebuah tulisan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM). Dalam tulisan tersebut mengatakan ketua KPM tidak transparan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilma IAIN Palopo 2023.

Dalam tulisan tersebut menyebutkan jumlah DPT yang disampaikan kepada masing-masing pasangan calon, tidak sesuai dengan DPT terakhir yang disepakati para Tim Paslon.

Berikut kami rangkum tulisan yang beredar luas di Media Sosial:

Ketidak transparansinya Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) IAIN Palopo pada Pemilma Dema Institusi. Jumlah pengambilan kartu pemilih perharinya dari tanggal 12 hingga 16 Januari 2023 yang dikirim langsung oleh ketua MPM ke ketua Tim pasangan calon:

Hari 1: 808
Hari 2: 244
Hari 3: 318
Hari 4: 120
Hari 5: 1.037

Jika di jumlah pengambil kartu pemilih sekaligus DPT seharusnya sebanyak 2.527.

Tetapi DPT yang dikeluarkan oleh KPM pada Senin (16/1) sekira pukul 23.30 Wita yang dimana penghitungan kartu pemilih tidak dilakukan di sekretariat KPM bahkan tidak melibatkan beberapa pengurus KPM dan sekretaris KPM serta beberapa Panwasma.

Hal itu lalu menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan:

1. Ketidak cocokkan jumlah pengambilan kartu pemilih yang dikirim perhari oleh KPM ke tim paslon dengan sejumlah DPT yang dikirim pada hari terakhir.
2. Jumlah pengambilan kartu pemilih pada hari terakhir yaitu 1.037 masih dipertanyakan dan menaruh kecurigaan sebab jumlah pengambilan kartu hari terakhir lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya.
3. Jumlah selisih DPT yang sangat beda jauh dari perhitungan Tim Paslon yaitu 2.527 dan yang dihitung dan dikeluarkan KPM yaitu 3.101. lantas tiba-tiba sebanyak itu.
4. Penghitungan jumlah pengambilan kartu pemilih di tanggal 16 yang tidam dihitung dan diinput di sekretariat KPM, tentu pertanyaannya mereka menghitung DPT di mana?
5. Penghitungan jumlah kartu tidak melibatkan sekretaris KPM dan beberapa pengurus KPM.
6. Mekanisme pemilihan yang ideal adalah sikap transparansi namun fakta yang terjadi oleh KPM, tidak adanya transparansi seluruh nama-nama DPT yang sudah disepakati oleh KPM dan Tim Paslon.